“Enam Bersaudara” Jembatan Barelang
Bicara soal jembatan, sebuah “ikon” Kota Batam yang ditawarkan John, sopir yang mengantar saya menelusuri jalan lurus menuju Pulau Galang, saya teringat Golden Gate Bridge di Teluk San Francisco, Amerika Serikat, yang menghubungkan San Francisco dengan California. Seperti itukah Jembatan Barelang?
Dari kejauhan, saya belum melihat Jembatan Barelang. Tetapi dua pucuknya di kiri dan kanan menjulang ke langit membentuk kerucut, terlihat samara dari kejauhan. Pucuk kerucut sampai ke jalan raya mencapai 200 meter. Alangkah tingginya pucuk itu, gumam saya. Melihat pucuk yang menjadi titik tumpu kekuatan itu, saya juga teringat “ikon” baru Kota Bandung berupa jembatan layang di atas Pasteur.
“Itulah jembatan pertama dari enam Jembatan Barelang, Pak,” kata John dengan pandangan tertuju ke depan.
“Apakah lima jembatan lainnya juga menjulang setinggi itu?”
John menjawab, “Tidak, hanya jambatan inilah yang terbagus. Lainnya biasa saja.”
Hemh, boleh juga Kota Batam ini, pikir saya. Tapi persoalan yang saya baca dari hari ke hari, adalah wajah industri Batam yang semakin muram. Banyak investor yang semula terkonsentrasi di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning, hengkang ke negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Alasan investor, karena adanya dualisme aturan yang membingungkan dunia usaha; aturan Pemerintah Kota Batam dan aturan Otorita Batam. Kerap karena ingin saling unjuk pengaruh, masing-masing aturan saling berbenturan, bukan malah saling melengkapi dan mendukung.
Pemerintah pusat bukannya tidak mengetahui persoalan ini. Pernah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyapa dan mengundang kembali para pengusaha agar menanamkan modalnya di Batam, bukannya di negara tetangga. Tetapi dalam dunia bisnis, imbauan penguasa atau raja sekalipun belumlah cukup. Para pengusaha tidak butuh cumbu rayu atau pemanis kata-kata penguasa. Yang mereka butuhkan adalah aturan yang tegas, aturan yang tidak membingungkan, aturan yang tidak mendua.
Mereka, para pengusaha itu, tidak keberatan dengan membayar pajak, asalkan pajak yang jelas, bukan “pajak siluman” yang harus menjadi beban pengusaha, mulai “pajak siluman” dari oknum aparat keamanan, oknum legislatif dan eksekutif, bahkan “uang keamanan” untuk sejumlah organisasi massa. Kalau para pengusaha sudah pada lari ke luar negeri, akibatnya sangat mengerikan.
Selain akan dipenuhi para pengangguran, Batam hanya akan menjadi rongsokan pabrik yang kosong di Muka Kuning. Akibatnya, tidak ada lagi pemasukan bagi kas daerah yang kelak mungkin hanya mengandalkan sektor wisata yang tidak seberapa nilainya karena tidak pernah digarap serius. Contohnya ya enam Jembatan Barelang ini.
Jembatan ini dibiarkan terentang apa adanya, sekadar pelepas penat warga Batam yang ingin menghirup udara segar di atasnya sambil memandang laut dan pulau-pulau kecil di bawahnya. Barelang yang dirancang sebagai kawasan industri terbesar negeri ini, hanya tinggal rencana di atas kertas. Ini kenyataan yang tak terbantahkan, paling tidak sampai saat ini.
Sinyal GSM yang memungkinkan ponsel internet bisa beroperasi sudah mulai putus. Tetapi beruntung tadi saya sempat membaca bahwa adanya Jembatan Barelang berkat jasa dan ide Pak Habibie. Beliau adalah mantan Presiden RI yang hanya menjabat 2,5 tahun sebelum digantikan Abdurrahman Wahid. Tetapi orang lebih mengenang Habibie sebagai “jagoan teknologi”, teknokrat ulung yang mengembangkan pabrik pesawat IPTN di Bandung, meski kemudian pabrik pesawat terbang yang berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI) itu kini merana.
Sebanyak 50 insinyur aeronotika godokan IPTN sudah hengkang ke Malaysia, diiming-imingi pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jangan heran, setelah memproduksi mobil Proton yang sudah berserakan di jalan-jalan Jakarta, sebentar lagi negeri jiran ini sudah bangga dengan pesawat produksi sendiri. Ratusan insinyur IPTN lainnya bekerja di pabrik-pabrik pesawat Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Spanyol, Brasil, dan negara lainnya. Ketika Habibie lengser dan nyaris tidak punya pengaruh apa-apa lagi, “menara pasir” tanpa fondasi kuat yang didirikannya pun ikut tersapu angin. Kalaupun masih ada, itu tinggal rangka-rangkanya saja.
Habibie adalah teknologi dan teknologi adalah Habibie. Di Jembatan Barelang yang sebentar lagi akan saya injak, saya kembali teringat jasa Pak Habibie. Bagaimanapun, beliau punya konsep mengenai Batam, Rempang dan Galang ini, yang bermaksud tidak hanya membangun Pulau Batam yang sudah penuh sesak dan jenuh, tetapi dengan melebarkan kawasan industri sampai ke Pulau Rempang dan Pulau Galang. Bahwa cita-cita tidak kesampaian, itu soal lain.
Saya percaya, ini bukan proyek tanpa konsep. Ada dasar pemikiran kuat, meski akhirnya saya tidak melihat perpindahan kawasan industri itu ke Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kawasan industri tetap saja umpel-umpelan di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning, Pulau Batam.
Nama resmi Jembatan Barelang itu sendiri sebenarnya Jembatan Tengku Fisabilillah, Raja yang memerintah Kerajaan Melayu Riau pada abad 15 hingga 18. Tetapi penduduk Batam dan sekitarnya terbiasa menyebut Jembatan Habibie, merujuk pada si empunya gagasan. Jembatan pertama yang ternyata kokoh namun indah ini menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton di titik terujungnya.
Membentang sepanjang 642 meter, jembatan yang mulai dibangun tahun 1992 itu tidak lebih dari jembatan gantung yang atasnya terentang kabel-kabel baja. Beberapa pilar beton raksasa ditanamkan ke dasar laut untuk menyangga badan jalan dengan empat jalur kendaraan di atasnya itu. Kabel-kabel baja sebesar lengan terikat di tepi jalan dengan jarak yang sudah dihitung, lalu seluruh ujungnya terkumpul di satu titik di atas puncak tonggak setinggi 200 meter.
Kalau dilihat dari jauh, nampaklah jembatan pertama Jembatan Barelang ini seperti jaring raksasa penjerat burung berbentuk segitiga, atau dilihat lebih jauh lagi, tampak seperti bayangan transparan piramida Mesir yang muncul dari permukaan laut!
John bercerita, kalau sore hari atau hari libur lainnya, jembatan ini penuh sesak oleh warga Batam dan pelancong yang menghabiskan waktu “menyantap” bulatan matahari kekuningan tergelincir di ufuk barat.
“Jadi kami boleh berhenti di Jembatan Habibie ini, John?” tanya saya.
“Tentu, Pak, saya ajak Bapak ke sini ini memang untuk menikmatinya. Silakan!” Toyota berkursi 14 yang tidak beredar di Jakarta ini menepi di kiri jalan. Saat menepi, beberapa pedagang asongan yang menawarkan gorengan udang dan gorengan kepiting menghampiri.
“View first, then cullinaire,” pikir saya. Lantas saya pun mengeluarkan Canon saku saya dan mulai membidik sana-sini. Setelah itu, barulah saya berpaling ke pedagang asongan tadi.
Saya tertarik dengan penganan itu bukan karena lapar, tetapi karena cara penyajiannya yang mengundang penasaran. Lima udang dijajarkan dan seperti menempel di lidi, kemudian digoreng dengan tepung berwarna kuning. Hasilnya adalah goreng udang tepung yang berongga besar dengan lidi sebagai “porosnya”. Pedagang menawarkan Rp 10.000 untuk empat gorengan udang. Satu lagi gorengan kepiting besesar telapak tangan berwarna merah saga. Baru kali ini saya melihat kepiting diperlakukan seperti itu, yakni digoreng dengan tepung. Harganya lumayan mahal, Rp 25.000 per ekornya.
Saya tidak tertarik membelinya. Bukan karena saya tidak suka udang dan kepiting, tetapi karena tujuan saya ke Pulau Galang, tempat ribuan pengungsi Vietnam bernaung, belum tercapai. Lagi pula John memberi second opinion terhadap kepiting malang itu.
“Dua puluh lima ribu untuk sejentik daging kepiting, rasanya terlalu mahal, Pak,” katanya.
Saya tidak mau mendebat John, tetapi saya ingin buru-buru melintasi empat jembatan lainnya agar bisa segera sampai ke Pulau Galang, pulau dimana gadis Vietnam bernama Nguyen hidup dalam bayang fantasi saya.
(bersambung)
sumber : kompas.com (Wartawan Kompas Pepih Nugraha )
